DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Terima Kunjungan Badan Pusat Statistik dalam Rangka Publikasi Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (ECDI)
TANJUNGPINANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pembahasan dan publikasi Indeks Perkembangan Anak Usia Dini atau Early Childhood Development Index (ECDI), pada Kamis, 5 November 2026, bertempat di Ruang Rapat DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung penyusunan publikasi Indeks Perkembangan Anak Usia Dini sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan anak serta mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam penyusunan publikasi tersebut, Badan Pusat Statistik melakukan penghitungan ECDI dengan memanfaatkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan informasi, diperlukan kegiatan ground check atau verifikasi langsung kepada perangkat daerah/organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi terkait penanganan serta perkembangan anak usia dini.
Kunjungan BPS Provinsi Kepulauan Riau ini diterima oleh perwakilan DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, Herman Muis, S.H., selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, bersama jajaran terkait.
Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin koordinasi dan sinergi yang baik antara BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dalam penyediaan informasi dan data pendukung yang akurat sebagai bahan penyusunan publikasi ECDI.
DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau mendukung upaya penguatan data dan informasi terkait perkembangan anak usia dini sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak di Provinsi Kepulauan Riau.
Dengan tersedianya data yang berkualitas, diharapkan kebijakan dan program pembangunan di bidang perlindungan anak dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.